newzhdus.com Welcome to Info Islam Nusantara
PEMERINTAH melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan, kepada seluruh kepala atau direktur rumah sakit serta laboratorium pemeriksaan Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) agar tidak menarik biaya tambahan.
Pasalnya, pemerintah telah menetapkan standar tarif pemeriksaan RT-PCR melalui surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR.
Batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR adalah Rp. 275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp.300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali.
Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Prof. Abdul Kadir mengatakan penetapan tarif tersebut dimaksudkan agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan RT-PCR. Disamping itu juga memberikan kepastian kepada pemberi pelayanan.
Dalam aturan tersebut juga membahas soal hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan batas tarif tertinggi harus diterima oleh masyarakat peminta pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam.
“Hasil pemeriksaan RT-PCR yang selesai lebih cepat dari batas waktu tersebut merupakan bagian dari mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit atau laboratorium pemeriksaan RT-PCR. Oleh karena itu tidak boleh ditarik biaya tambahan sehingga melebihi batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang telah ditetapkan,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Kemenkes.
Baca juga: Sampel Tes PCR Paling Baik di Hidung Bagian Belakang, Ini Alasannya
Bagi instansi rumah sakit yang tidak mematuhi peraturan ketentuan standar tariff tertinggi akan menangung resiko yakni tidak akan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(DRM)
